redaksipil – DPR desak mundur Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Nasional (BRIN) Seperti Tri Handoko pada akhirnya membuka suara, masalah tekanan dari Komisi VII DPR RI yang meminta untuk dari kedudukannya. Handoko berlaku legawa atas tekanan dari DPR.
“Jika dicabut, kan namanya saran, ya monggo. Itu-kan namanya itu-kan ranah dan keputusan apa ya, ranah politik dari anggota (DPR) ya. Ya sah-sah saja. Ya tidak apapun,” kata Handoko saat melangsungkan pertemuan jurnalis di Kantor BRIN, Jakarta Pusat pada Jumat (10/1/2023).
Handoko menyebutkan akan ikuti instruksi dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi, ingat dianya diangkat berdasar keputusan presiden.
“Kan saya diangkat dengan keppres (keputusan presiden) ya dihentikan dengan keppres,” katanya.
Tri akui tekanan padanya dianya untuk mundur, telah dijumpai Ketua Dewan Pengarah BRIN Megawati Soekarnoputri.
“(Responsnya) ya biasa-biasa saja. Kan namanya dinamika, jika di DPR kan biasa. Bu Mega saja menjadi presiden tidak jadi dan sebagainya, dahulu . Maka ya biasa,” kata Handoko.
Awalnya, Komisi VII DPR RI menekan pemerintahan untuk selekasnya menukar Kepala BRIN Seperti Tri Handoko. Menurutnya, Seperti tidak berhasil dalam menuntaskan beragam permasalahan yang berada di badan BRIN.
Tekanan itu jadi point dalam ringkasan Rapat Dengar Opini (RDP) Komisi VII dengan Kepala BRIN pada Senin (30/1/2023). Ringkasan itu dibacakan oleh Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto.
“Komisi VII DPR RI menekan pemerintahan untuk selekasnya menukar kepala BRIN RI ingat beragam masalah yang berada di BRIN tidak juga usai,” kata Sugeng
Disamping itu, Komisi VII DPR RI mereferensikan supaya ada audit khusus dengan arah tertentu berkaitan pemakaian bujet BRIN Tahun Bujet 2022 oleh BPK RI.
Seperti Tri Handoko dikukuhkan jadi Kepala BRIN oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara, Rabu (28/4/2021). Saat sebelum memegang sebagai Kepala BRIN, dia memegang sebagai Kepala Instansi Pengetahuan Pengetahuan (LIPI).
Dengan begitu tekanan untuk mundur dari Kedudukan nya saat ini, tinggal menanti keputusan dari Presiden Indonesia, Joko Widodo.
