redaksipil – Tanah Merah Plumpang terkait kontrak politik Anies Baswedan kembali menjadi hot topik setelah kebakaran Depo Partamina Plumpang, dikarenakan Tanah Merah menjadi salah satu yang mengalami dampak paling serius.
Kemunculan dari kontrak politik Anies Baswedan menjelang Pemilihan kepala daerah DKI Jakarta pada 2017 lalu itu terlihat sliweran di sosial media. Dalam surat itu dijumpai ada pertanda info dari Komunitas Komunikasi Tanah Merah Berpadu.
Bahkan juga, saat sebelum zaman Anies Baswedan, awalnya teritori padat warga itu sempat juga didatangi Joko Widodo menjelang Pilgub DKI Jakarta pada 2012 lalu.
Jokowi lalu memberi KTP dan KK untuk 715 keluarga di daerah itu selesai dianya dipilih jadi gubernur DKI Jakarta.
Setelah Jokowi, Anies Baswedan ‘mendekati’ warga di teritori itu saat maju sebagai calon gubernur. Anies memberi kontrak politik dari masyarakat di tempat yang diberi tanda tangan di tahun 2017.
Simpang-siur pemilikan tempat itu sampai sekarang masih jadi pembicaraan. Akan tetapi, terakhir mulai tersingkap jika tanah permukiman yang terimbas kronis kebakaran sampai menelan korban itu ialah punya PT Pertamina.
Daerah yang memiliki jarak lumayan dekat dengan tanki-tanki berisi BBM Pertamina itu semestinya mempunyai peranan sebagai buffer zona Depo Pertamina Plumpang.
Buffer zona ialah daerah yang berperanan sebagai penyangga dari tempat berkaitan buat pastikan keamanan dan menahan kecelakaan fatal bila terjadi kerusakan atau kecelakaan.
Anies dan Ahok Berbeda Pendapat
Gubernur DKI Jakarta saat sebelum Anies, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sempat juga menyorot permukiman berkaitan. Dia bahkan juga mengingatkan Anies Baswedan yang disebut pesaingnya supaya tidak janjikan kontrak politik yang susah terlaksana.
Ditambah, Ahok mengetahui tanah yang ada di sekitaran Depo Pertamina Plumpang semestinya dikosongkan.
“Umumnya, calon ini (Anies Baswedan) kan saya ngomong ia tidak kuasai data. Saya ngomong Pak Anies, team kesuksesannya meminta saja data sama kita. Kita kan open data,” katanya pada 4 Oktober 2016.
Sayang, Anis Baswedan malah lakukan kebalikannya yaitu tanda-tangani sebuah kontrak berkenaan akreditasi perkampungan yang ada di atas tanah punya Pertamina.
Salah satunya point utama dalam kontrak politik Anies yaitu mengeluarkan bunyi,”Kampung-kampung yang telah dihuni masyarakat sepanjang 20 tahun dan tanahnya tidak memiliki masalah akan dianggap haknya berbentuk sertifikasi hak punya.”
Cek berita menarik lainnya hanya di Redaksipil.com berbagai informasi terupdate dan terbaru dan viral telah kami rangkum untuk Anda.
